Tersangka kasus kerumunan ini menjalani pemeriksaan di lantai 2 gedung Ditreskrimum Polda Metro. Selama 12 jam lebih penyidik mengkonfirmasi Rizieq mengenai acara di Tebet Utara dan Petamburan pada 13 dan 14 November lalu. Selama pemeriksaan Rizieq didampingi tim kuasa hukum salah satunya Sekretaris Umum FPI Munarman.

Sementara keluarga hanya meunggu di luar ruang pemeriksan. Munarman menjelaskan sejak datang ke Polda Metro Jaya hingga sore tadi pemeriksaan perdana Rizieq Shihab baru sebatas awal. Ia menjelaskan substansi pemeriksaan dengan pasal yang dituduhkan belum didalami oleh penyidik.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan meski menjalani pemeriksaan seluruh hak hak Rizieq Shihab tetap diberikan. Seperti jam istirahat untuk istirahat salat dan makan. Di sela pemeriksaan nampak penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya memberikan waktu untuk Rizieq menunaikan Salat Magrib.

Dari video yang diterima, nampak Rizieq menjadi Imam Salat Magrib di Musala Polda Metro Jaya. Bahkan sebelmnya, penyidik juga memberikan waktu Rizieq Shihab untuk menunaikan ibadah Salat Zuhur. Dalam kasus kerumunan di acara Tebet Utara dan Petamburan ini Polda Metro Jaya menetapkan 6 tersangka.

Mereka yakni Rizieq Shihab selaku penyelenggara acara, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia. Kemudian Maman Suryadi, Panglima FPI sekaligus penanggung jawab keamanan acara, Ahmad Shabri Lubis selaku penanggung jawab acara serta Idrus selaku kepala seksi acara. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada 7 Desember 2020.

The post Pemeriksaan Rizieq Shihab Selesai, Mobil Tahanan Terlihat di Luar Gedung Ditreskrimum Polda Metro first appeared on My Hit Radio Indonesia.

"Penyidik Polda Jabar akan memeriksa 8 saksi dari mulai ketua RT, ketua RW, kepala desa Kuta, kepala Desa Sukagalih, Bhabinkamtibmas, Camat Megamendung, Kasipol PP kecamatan Megamendung dan Kepala Puskesmas," kata dia. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan kronologi kerumunan dalam kegiatan keagamaan Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Eks Walikota Bandung itu juga membela eks Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi yang dicopot karena dianggap tidak melaksanakan penindakan protokol kesehatan.

Penjelasan itu disampaikan Kang Emil, sapaan akrabnya, saat menyelesaikan pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Emil menjelaskan acara Habib Rizieq tersebut sejatinya merupakan kegiatan salat jumat dan peletakan batu pertama pembangunan pesantren. "Itu laporan panitianya ke camat, ke Satgas kabupaten itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin. Sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan, jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan," kata Kang Emil.

Namun pada pelaksanaannya, pihaknya tidak menyangka acara tersebut dihadiri banyak simpatisan Habib Rizieq. Ternyata, masyarakat yang tidak diundang dalam acara itu banyak yang ingin melihat Habib Rizieq. "Dalam hari h nya, ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga. Itu yang membuat situasi jadi sangat masif kira kiranya," ungkap Emil.

Di saat kondisi itu, Kang Emil dan Eks Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi sempat berdiskusi terkait massa yang mulai semakin membludak. Saat itu, keduanya dihadapkan dua pilihan yang sama sama tidak menguntungkan. Di antaranya, polisi dan pemerintah provinsi Jawa Barat diminta memilih untuk menindak secara persuasif humanis atau represif untuk membubarkan masyarakat. Mereka pun memilih tindakan persuasif humanis.

"Karena massa kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan. Maka pilihan dari Pak Kapolda Jabar saat itu memutuskan pendekatan humanis non represif. Walaupun akhirnya, pilihan itu memberikan konsekuensi pada institusi kepolisian yang saya sangat hormati terkait hal itu," ungkapnya. Menurutnya, penegakan protokol kesehatan di dalam acara tersebut telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaan yang dilakukan Polda dan pemerintah provinsi Jawa Barat memilih tindakan persuasif humanis.

"Kadang kadang kan treatmentnya tidak selalu ditegas represifkan, contohnya seperti demo Omnibuslaw. Kalau pakai kategori pelanggaran prokes, demo demo itu sangat melanggar protokol kesehatan. Tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis ya, walaupun kita tahu itu pelanggaran. Kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Maka, diskresi dari aparat itu ada disana," tukasnya.

The post Ketua RT Hingga Camat Megamendung Bakal Diperiksa Terkait Kerumunan Massa di Acara Habib Rizieq first appeared on My Hit Radio Indonesia.